Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT ke-69 Kemerdekaan
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-69 KEMERDEKAAN RI
DI HADAPAN SIDANG BERSAMA dewan perwakilan rakyat DAN DPD
GEDUNG MPR/DPR/DPD
JAKARTA
15 AGUSTUS 2014
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Mahakuasa SWT, sebab atas rahmat dan karunia-Nya,kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Yang Mahakuasa kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta kiprah dan pengab-dian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.
Kita juga bersyukur, pada hari yang istimewa ini, kita sanggup menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin memberikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti, dengan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2015 beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah hari ini, sesungguhnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada.
Saudara-saudara,
Sebentar lagi, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, akan dengan penuh suka cita merayakan proklamasi ke-merdekaan bangsa Indonesia, sebuah insiden yang amat ber-sejarah. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat, dari Jalan Pegangsaan, para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan Republik besar di Asia, dan membuka sejarah Indonesia modern.
Sepanjang masa, Generasi-45 akan dikenang sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama.
Setelah 69 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad-21.
Dari bangsa yang sewaktu merdeka sebagian besar penduduknya buta huruf, rakyat Indonesia kini mempunyai sistem pendidikan yang besar lengan berkuasa dan luas, yang meliputi lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa.
Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan berdasarkan Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia bila dihitung dari purchasing power parity.
Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di era ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia.
Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa angin kencang politik dan ekonomi, kita telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia.
Pendek kata, sesudah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di era ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis.
Kita menyampaikan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. Kita menyampaikan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang, dan terlepas dari banyak sekali permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah memperlihatkan bahwa usaha dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi.
Semua hal yang kita capai sebagai bangsa gotong royong bukan monopoli siapapun. Semua itu yaitu kulminasi adonan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Suharto, era Presiden B.J. Habibie, era Presiden Abdurrachman Wahid, era Presiden Megawati Soekarno-putri, hingga era saya ketika ini. Insya Allah, ke depan, akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan Presiden-Presiden berikutnya.
Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza kini dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan dan perdamaian.
Saudara-saudara,
Masih segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya memberikan kebijakan dasar dan jadwal pemerintahan lima tahun ke depan yang dititik beratkan pada tiga jadwal utama, yakni pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tiga jadwal besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan yaitu sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan yaitu semu. Kesejahteraan tanpa demokrasi yaitu timpang.
Kita patut bersyukur bahwa, semenjak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang, ini merupakan hal yang langka terjadi. Di banyak sekali belahan dunia, kita melihat banyak sekali teladan tran-sisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu dan bahkan balasannya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan teladan transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas dan kemundur-an ekonomi. Jelas, transisi demokrasi yaitu suatu proses yang penuh risiko dan tantangan.
Alhamdulillah, dengan ridho Yang Mahakuasa SWT, dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melaksanakan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan hening pula.
Generasi kita juga telah mengukir sejarah : dalam beberapa tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, walikota dan anggota DPRD telah dipilih eksklusif oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik Indonesia. Kita bersyukur, transformasi besar ini sanggup kita capai secara hening tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu.
Di tahun 2014 ini – yang banyak disebut sebagai "tahun politik" -- bangsa kita untuk keempat kalinya semenjak era reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong menentukan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Dan tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2 Bapak Joko Widodo yang berpasangan dengan Bapak Jusuf Kalla.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wapres dengan bunyi terbanyak. Saat ini, kita masih menunggu proses final dari somasi yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi.
Yang penting, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini semoga berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. Sama ibarat sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling dibutuhkan oleh rakyat kita pada ketika ini.
Perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Marilah kita terus jaga modal besar ini, semoga sanggup terus dinikmati generasi penerus.
Dalam kehidupan bernegara, satu hal yang perlu terus kita pelihara yaitu kualitas demokrasi. Disini perlu kita bedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Sekalipun berbeda namun keduanya sama pentingnya. Memang, demokrasi prosedural – dalam arti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu dan pembentukan Pemerintah dan Parlemen -- tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas.
Sementara itu, demokrasi yang berkualitas mempunyai banyak dimensi positif. Misalnya, tampilnya wakil-wakil rakyat yang higienis dan mempunyai solusi terhadap persoalan bangsa. Pemilihan umum yang menampilkan perdebatan yang bermutu dan persaingan yang sehat. Peran pers yang independen, kritis dan berintegritas. Surutnya praktik money politics dalam pelaksanaan pemilu. Kecerdasan dan kematangan rakyat dalam menentukan wakil-wakil mereka. Tumbuh-nya demokrasi di atas kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mewarnai pertumbuhan rakyat kita. Dan terselesaikannya segala per-selisihan dalam pemilu secara hening dan konstitusional. Inilah demokrasi yang tengah kita bangun dan matangkan.
Indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas yaitu sema-kin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Semua ini, bila bisa kita capai, akan menjadikan demokrasi Indonesia lebih dari sekedar proses penghitungan bunyi atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, jaya dan makmur.
Saudara-saudara,
Demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, hingga era reformasi, per-juangan rakyat Indonesia yaitu usaha untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila ke-5 dasar negara kita, Pancasila. Kita harus yakin dan percaya, bahwa negara hadir untuk menawarkan keadilan -- apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua – justice for all/ – merupakan komitmen moral, sekali-gus sebagai jadwal kerja pemerintahan yang saya pimpin semenjak tahun 2009 hingga 2014 ini.
Keadilan akan makin tegak dan besar lengan berkuasa apabila supremasi aturan ditegakkan secara konsisten. Karena itulah, kalau di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan aturan atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain.
Penegakan aturan yaitu kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepen-tingan rakyat. Kini, korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.
Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal aturan di negeri ini, dan tidak ada babat pilih kepada mereka yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Karena itulah, sebagai Presiden, pada periode 2004 - 2012, saya telah menandatangani 176 izin investigasi bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melaksanakan masalah korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikitpun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa koneksinya.
Selain itu, pada periode 2004 - 2014, terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak termasuk masalah yang ditangani oleh Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan. Di satu sisi, hal ini mencerminkan tanda-tanda jelek bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehi-dupan bernegara kita. Namun di lain sisi, hal ini membuktikan bahwa aturan kita bisa menjerat siapapun yang melaksanakan pelanggaran tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat saya optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi -- bila terus dilaksanakan secara konsisten – akan sanggup melahirkan Pemerintahan yang jauh lebih higienis di masa depan.
Karenanya, Pemerintah terus mendukung dan menawarkan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga menawarkan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melaksanakan penegakan hukum, walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu gampang dilaksanakan di lapangan.
Pemerintah juga ulet melaksanakan pemberantasan bandit peradilan. Tahun 2009 hingga 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini yaitu men-cegah semoga jangan hingga aturan diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak aturan dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan.
Kita juga telah melahirkan Undang-undang no. 16 tahun 2011 yang bertujuan memberi pemberian aturan bagi masyarakat yang tidak bisa menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan. Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menam-bah dana pemberian aturan ini secara signifikan, serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya.
Saya akui, reformasi aturan memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya berharap jadwal reformasi aturan ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.
Tentu saja, keadilan bukan saja diukur dari segi hukum, namun juga dari kemampuan kita untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Untuk itulah, dalam lima tahun terakhir ini, kita terus mendorong pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa, sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa-Bali. Kita bangun wilayah-wilayah potensial di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan tentu saja Tanah Papua. Inilah makna sesungguhnya dari pembangunan untuk semua --development for all.
Dalam kerangka keadilan pula, semenjak tahun 2004 hingga ketika ini, pemerintah selalu memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada saudara kita di Aceh dan Papua. Kita bersyukur bahwa semenjak perjanjian perdamaian tahun 2005, rakyat Aceh terus hidup hening dalam kerangka otonomi khusus dan dalam bingkai NKRI. Demikian juga di Propinsi Papua dan Papua Barat, kita terus mengisi otonomi khusus dengan percepatan pembangunan, rekonsiliasi politik, kebijakan afirmatif dan peningkatan kesejahteraan berbasis sosial-budaya.
Saudara-saudara,
Demokrasi dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Karenanya, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah terus gigih mendorong kebijakan pembangunan yang prorakyat. Suatu kebijakan pembangunan yang secara bersamaan sanggup mendorong pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, membuat lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam hal ini, alhamdulillah, kita sanggup terus memacu momen-tum pemulihan ekonomi, yang semenjak krisis moneter telah dirintis oleh para pendahulu, baik Presiden B.J. Habibie, almarhum Presiden Abdurrachman Wahid maupun Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam kaitan itu, selama satu dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia.
Pertama, kita sanggup menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk petaka maupun krisis moneter global utamanya pada tahun 2008.
Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan menjadi sekitar 5,2 persen. Sungguhpun demikian, diantara negara-negara G-20, kita tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi sesudah Tiongkok. Kemampuan kita untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat remaja ini cukup banyak negara-negaraemerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam.
Ketiga, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Utang yaitu faktor penting sebab berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa. Utang juga sering dianggap sebagai ancaman dan stigma yang jelek oleh rakyat Indonesia. Di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang kita terhadap PDB yaitu 85 persen, yang artinya utang kita hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa kita. Dengan susah payah, balasannya kita berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB kita menjadi sekitar 23 persen. Sekali lagi, ini bukanlah capaian yang boleh diabaikan. Mari kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB negara-negara maju yang terus tinggi, Jepang 227,2 persen, Amerika Serikat 101,5 persen, atau Jerman 78,4 persen. Dalam hal ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia yaitu yang terendah diantara negara-negara G-20.
Kita juga telah melunasi utang kita kepada IMF, dan melakukannya 4 tahun lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Salah satu momen yang akan selalu saya ingat sebagai Presiden yaitu ketika mendapatkan Managing Director IMF di kantor saya, dan waktu itu, justru Indonesia-lah yang balik menawarkan masukan bagaimana cara mereformasi IMF. Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF, yang semua kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF.
Hibah juga bukan lagi faktor penentu dalam pembangunan kita. Kita tetap mendapatkan hibah dari negara sahabat, dan kita hargai sepanjang diberikan dengan itikad baik dan semangat persahabatan. Namun hibah dari dunia internasional kini hanya berjumlah sekitar 0,7 persen dari seluruh anggaran nasional. Ini membuktikan bahwa kita telah mencapai kemandirian ekonomi yang makin signifikan.
Keempat, kita juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan kini mencapai Rp 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Cadangan devisa kita ketika ini telah mencapai 110,5 miliar dollar Amerika Serikat, sesudah sebelum-nya pernah mencapai 124,6 miliar dolar Amerika Serikat yang juga tertinggi dalam sejarah. Volume perdagangan kita dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 400 miliar dollar, tertinggi dalam sejarah, walaupun belakangan ini kita mengalami penurunan nilai ekspor. Nilai investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 2.296,6 triliun, juga tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, dalam waktu 9 tahun, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir tiga setengah kali lipat dari sekitar Rp 10,5 juta tahun 2004 menjadi sekitar Rp 36,6 juta pada tahun 2013. Di sini kita juga patut bersyukur sebab faktanya, di tengah gejolak dan krisis ekonomi global yang sering terjadi, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa melaksanakan hal ini.
Kelima, Indonesia telah menjadi anggota G-20. Ini membuktikan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G-20 di era ke-21 telah menjadi lembaga utama untuk melaksanakan kolaborasi ekonomi internasional. Dalam lembaga itu, kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Indonesia tidak lagi melihat proses keputus-an ekonomi dunia dari luar atau di pinggiran, kini kita ikut membuat keputusan ekonomi dunia tersebut dari dalam sebagai anggota G-20. Pendek kata, Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional. Kita tidak punya alasan menjadi bangsa yang rendah diri, yang gemar menyalahkan dunia atas segala per-masalahan yang terjadi. Kita harus meyakini bahwa Indonesia di era ke-21 yaitu adegan dari solusi dunia.
Namun, sekali lagi, kita dilarang berpuas diri dan takabur melihat semua ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita yaitu bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan, ke arah yang lebih sejahtera.
Saudara-Saudara,
Sejak awal, saya meyakini bahwa esensi pembangunan yaitu pemberdayaan. Dalam semua kegiatan sosial ekonomi yang kita usung, pertanyaan utama yang harus selalu kita jawab yaitu : apakah jadwal ini ada manfaat yang riil bagi masyarakat? Karena itulah, Pemerintah tak henti-hentinya melaksanakan kebijakan pro-rakyat secara masif, baik yang berbasis pemberian dan proteksi sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan prorakyat ini tidak dilakukan secara acak dan setengah hati, namun secara terencana, sistematis dan total.
Pelaksanaan PNPM Mandiri, misalnya, mengalami perkembangan pesat dan ketika ini setidaknya lebih dari seperempat penduduk Indonesia – sekitar 60 juta jiwa -- baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menikmati manfaat dari jadwal ini, serta menjalani kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Di ribuan lokasi jadwal PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin di-lakukannya, menentukan anggaran yang dibutuhkan dari dana PNPM dan mempertanggung-jawabkannya secara akuntabel. Ini yaitu teladan konkrit dimana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar sanggup secara riil mengubah nasib rakyat kita. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar impian dari masyarakat semoga jadwal PNPM ini sanggup terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan.
Pemerintah juga terus menggiatkan sketsa Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat jalan masuk finansial yaitu salah satu senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Kita ingin semoga jadwal ini semakin diperluas dan gampang diakses rakyat. Kita terus memperbaiki pola penyaluran KUR, dan jumlah bank penyalur KUR terus ditambah dari semula 6 bank menjadi 33 bank. Sehingga jangkauan kredit yang disalurkan kepada UMKM dan koperasi juga terus meningkat. Selama tujuh tahun terakhir penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun dan diterima oleh sekitar 11 juta debitur, dengan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan hanya sebesar 4 persen. Ini bukti yang faktual bahwa bila rakyat kita mendapatkan peluang dan pemberian untuk mengubah nasibnya, maka mereka akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.
Program lain untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui pendidikan dan kesehatan, pada kelompok masyarakat sangat miskin. Lebih dari 3 juta keluarga sangat miskin di 318 kabupaten dan kota telah terbantu oleh jadwal ini.
Satu hal yang menggembirakan kita semua, di final masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini, melalui dukung-an penuh wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat RI dan DPD RI, telah diundangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dana yang akan diterima setiap desa diperkirakan rata-rata akan mencapai sekitar satu miliar rupiah per tahun. Ini yaitu suatu kebijakan faktual yang bila dilakukan dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang akuntabel, akan sanggup mendorong peningkatan produktivitas di 72.944 desa di seluruh Indonesia.
Saudara-saudara, pemenang Nobel bidang ekonomi Profesor Amartya Sen pernah menyatakan, syarat mutlak kemajuan suatu bangsa terletak di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itulah, semenjak awal, pendidikan dan kesehatan terus menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan dan jadwal pemerintah. Pendidikan bukan sekedar urusan mengirim belum dewasa kita ke sekolah. Pendidikan yaitu cara yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan, memperluas kelas menengah dan membangun Indonesia modern di era ke-21.
Kita bersyukur bahwa sesuai mandat Konstitusi, anggaran pendidikan kita telah mencapai 20 persen lebih dari APBN. Namun kita juga harus mengingat bahwa penambahan anggaran saja tidak otomatis menjamin suksesnya pendidikan. Yang penting, jalan masuk dan kualitas pendidikan harus terus terjamin di semua tingkatan.
Satu persoalan besar yang selama ini kita hadapi yaitu banyaknya belum dewasa dari keluarga miskin yang cerdas namun tidak bisa masuk perguruan tinggi. Untuk itu, Pemerintah telah meluncurkan jadwal inovatif Bidikmisi yang menawarkan uang kuliah gratis, ditambah dengan uang saku, sekitar Rp 600.000 per bulan. Sampai ketika ini, sudah lebih dari 220.000 siswa yang masuk dalam jadwal Bidikmisi, dan umumnya mereka berhasil meraih prestasi akademis dan non-akademis yang mengagumkan. Tidak jarang diantara mereka yang lulus dengan predikat cumlaude, bahkan dengan IPK tepat 4. Saya sempat terharu mendengar dongeng anak pengemudi becak berjulukan Raeni yang ikut Bidikmisi dan berhasil lulus dari Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96.
Kini Pemerintah melalui dana abadi pendidikan, telah menyiapkan beasiswa bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri. Saya yakin, dalam kurun 5 – 10 tahun mendatang akan lahir ribuan Master dan Doktor, generasi gres dari keluarga miskin. Merekalah yang akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan, pengangkat harkat martabat keluarganya serta pengibar merah putih setinggi-tingginya.
Ini yaitu bukti bahwa belum dewasa kita, apapun latar-belakang-nya, mempunyai potensi yang luar biasa, asal mereka diberikan kesempatan.
Jangan lupa, dan ini juga merupakan pujian bagi kita semua, bahwa dalam 10 tahun terakhir, belum dewasa kita yang bersaing dalam banyak sekali Olimpiade Internasional telah 217 kali meraih medali emas, 389 kali meraih medali perak, dan 494 kali medali peru-nggu. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa bersaing dan unggul di panggung dunia?
Untuk meningkatkan pemerataan jalan masuk dan kualitas pendidik-an, Pemerintah juga melaksanakan jadwal afirmasi. Lulusan-lulusan sekolah menengah yang tinggal di wilayah timur Indonesia, ibarat Papua dan Papua Barat dan daerah perbatasan, menerima kesempatan untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia.
Saya sanggup katakan bahwa pemandangan yang paling indah di Indonesia bukan saja gunung tinggi, hutan lebat dan bahari biru kita. Pemandangan yang paling indah yaitu belum dewasa kita yang setiap pagi berjalan ke sekolah dengan seragam yang higienis dan penuh ceria. Kita semua mempunyai kewajiban semoga mereka sanggup mencar ilmu dalam sarana sekolah yang nyaman, higienis dan sehat. Karena itulah, kita terus membangun sekolah gres dan ruang kelas baru, serta merehabilitasi ruang kelas yang sudah rusak. Sejak 2010, melalui jadwal Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah telah diperbaiki hampir 300.000 ruang kelas di seluruh Indonesia.
Satu tantangan utama lapangan kerja kita yaitu sekitar 49 persen pekerja kita masih berpendidikan SD. Ini membuat mobilitas ekonomi mereka menjadi sangat terbatas, dan berdampak panjang pada produktifitas nasional. Karena itu, saya gembira sanggup meng-akhiri masa jabatan saya dengan berjalannya jadwal Pendidikan Menengah Universal semenjak tahun 2012. Insya Allah, generasi belum dewasa kita akan hidup dalam sistem pendidikan dimana paling sedikit mereka akan mengenyam bukan 6 tahun, bukan 9 tahun namun 12 tahun pendidikan, bahkan kita dorong terus semoga mereka bisa menikmati hingga Perguruan Tinggi. Esensinya, kita telah mengubah dan menaikkan jadwal wajib mencar ilmu 9 tahun, menjadi wajib mencar ilmu 12 tahun.
Satu hal yang juga menggembirakan kita semua yaitu jumlah belum dewasa kita yang masuk ke perguruan tinggi terus meningkat secara drastis. Tahun 2004, sesudah hampir 60 tahun merdeka, hanya 14 dari 100 anak usia 19 hingga 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi. Sejak itu, kita terus mencari dan melaksanakan banyak sekali cara untuk meningkatkan jumlah ini. Hasilnya, kini, dari 100 anak usia 19 tahun, 30 telah masuk ke Perguruan Tinggi, atau 2 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya. Ini tentu akan sangat berdampak pada pengem-bangan sumber daya insan kita kini dan di masa mendatang. Inilah modal dasar kita : insan-insan Indonesia yang cerdas, berilmu dan mempunyai keterampilan.
Saudara-saudara, semua ini tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh modal kesehatan. Di sini, permasalahannya juga serupa dengan di bidang pendidikan, yakni jalan masuk dan kualitas terhadap layanan kesehatan secara merata. Di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju, hal ini memang merupakan tantangan zaman. Mereka yang bisa sanggup berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit mematikan, kanker, atau yang homogen hanya bisa mengalah pada nasib.
Karena itulah, sesudah kita menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat semenjak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan sistem ini, akseptor BPJS berhak menerima pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, namun juga revolusioner. Saya sadar betul bahwa implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan – terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik. Namun saya juga yakin, dengan kerja keras kita semua, kita akan sanggup mengatasinya demi rakyat kita. Kita patut berbangga sebab Indonesia kini mempunyai salah satu sistem Jaminan Kesehatan terbesar di dunia. Hingga awal bulan Agustus 2014, BPJS telah menawarkan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019 jaminan kesehatan akan meliputi seluruh penduduk di seluruh tanah air.
Sumber daya insan yang cerdas, terampil dan sehat akan menjadi modal utama kita dalam merintis proyek besar pembangunan Indonesia yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluas-an Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI. Indonesia maju di abad-21 tidak bisa hanya berpusat di Jakarta; Indonesia hanya akan maju secara faktual apabila segala potensi dan peluang yang ada di seluruh propinsi, kabupaten, kota dan desa di Indonesia sanggup dibangun bersama secara produktif. Kita semua senang melihat Makasar mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Tiongkok; melihat Kabupaten Badung menjadi lokasi turis utama di Asia; melihat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memangkas angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen hanya dalam waktu 3 tahun; melihat Bandung berambisi membangun Silicon Valley Indonesia; melihat Maluku berikhtiar menjadi lumbung perikanan nasional; melihat Surabaya diakui dunia sebagai salah satu kota percontohan, serta banyak teladan lainnya di seluruh tanah air.
Untuk mempercepat pembangunan antarwilayah, kita telah memulai pembangunan enam koridor ekonomi yang dibutuhkan sanggup menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan klaster-klaster industri di masing-masing koridor, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.
Sejak pemerintah canangkan pada tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek, yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor riil, dengan nilai tidak kurang dari Rp 854 triliun. Yang menggembirakan yaitu secara umum dikuasai percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil terjadi di luar Jawa dengan total nilai proyek sebesar Rp 544 triliun. Kita bangga melihat berdirinya bandar udara yang megah dan modern di Makassar, Balikpapan, Medan dan Bali – tidak kalah megah dari bandara internasional Soekarno-Hatta. Kita berbesar hati melihat jalan tol atas bahari di Bali, jalur kereta api gres dari bandara ke pusat kota Medan, atau jembatan Kelok Sembilan di Sumatera Barat, yang kesemuanya makin memacu kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun kita juga harus mengakui bahwa masih banyak tan-tangan infrastruktur kita ke depan. Banyak proyek-proyek infrastruk-tur yang usang terhambat pelaksanaannya– bahkan terhenti -- baik sebab alasan politik, birokrasi atau logistik. Ini tetap merupakan pekerjaan rumah besar kita, sebab mustahil Indonesia menjadi raksasa ekonomi Asia tanpa infrastruktur yang makin lengkap, ber-kualitas dan modern. Dengan MP3EI, kita berharap akan lebih banyak lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi gres dan infra-struktur gres di seluruh Indonesia.
Saudara-saudara,
Kita sanggup menarik nafas lega sebab semenjak 2004, angka kemiskinan terus menurun, walaupun sempat ada masa angka ini mening-kat, khususnya di tahun 2005, sebab krisis kenaikan harga minyak di dunia. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin masih mencapai 14 persen atau sekitar 32 juta penduduk berada di bawah garis kemis-kinan. Pada bulan Maret 2014, tingkat kemiskinan turun menjadi 11 persen atau sekitar 28 juta penduduk. Walaupun terus menurun, kita tetap tidak puas dengan angka ini, dan kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan adikara di bumi Indonesia.
Namun efektifitas pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pengentasan kemiskinan. Ukuran lain yang juga penting yaitu : pertumbuhan kelas menengah. Sebenarnya, Pemerintah selama ini mempunyai tujuan ganda -- twin objective -- yakni me-nurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan, dan bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelas menengah.
Di era ke-21, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kemajuan Indonesia bukan diukur dari jumlah konglomerat, namun diukur dari jumlah kelas menengah. Kalau jumlah kelas menengah terus membe-sar, berarti kemiskinan otomatis menurun, sebab yang masuk menjadi kelas menengah yaitu dari golongan miskin yang berhasil mengubah nasibnya – buruh tani yang menjadi pemilik lahan; karyawan yang menjadi manajemen; si miskin yang menjadi pengu-saha, dosen atau pejabat.
Karena itulah, kebijakan pembangunan kita harus terus mendo-rong pertumbuhan kelas menengah. Ini kita lakukan dengan men-jamin kemudahan berbisnis, dengan menganakemaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kita, dengan membangun infrastruktur serta kemudahan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan upaya lainnya. Indonesia kini mempunyai kelas menengah yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut satu sumber, jumlah kelas menengah di Indonesia bertambah sekitar 8 juta orang per tahun. Kita harus terus menjaga momentum positif ini sebab secara global, revolusi besar yang akan kita saksikan di era ke-21 yaitu revolusi transformatif dan kreatif yang akan dimotori oleh kelas menengah.
Dengan segala capaian dan kekurangan kita, pertemuan World Economic Forum di Filipina tahun ini secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia beruntung sanggup mengalami “golden decade” -- dekade emas selama 10 tahun terakhir ini. Ini bukan basa-basi : ini yaitu evaluasi obyektif dari suatu tubuh internasional yang inde-penden dan prestisius. Dalam dunia serba labil yang penuh dengan gejolak, Indonesia bersyukur sanggup menikmati stabilitas politik, perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan kerukunan sosial. Hal ini telah dicatat dan diapresiasi oleh masyarakat dunia, sehingga me-ningkatkan modal politik Indonesia dalam percaturan internasional.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Segala upaya kita untuk menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia akan sangat terbantu apabila situasi internasional juga aman terhadap kepentingan kita.
Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Alhamdulillah, semenjak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlang-sung. Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pe-main global yang disegani.
Di era ke-21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan siapapun sepanjang mendukung kepentingan nasional kita – apa yang dinamakan politik luar negeri ke segala arah (all directions foreign policy) dan sejuta kawan, tanpa satupun lawan (a million friends and zero enemy). Dalam kaitan ini, Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara-negara besar dan sebagian besar emerging powers dunia. Kita juga terus mengupayakan keseimbangan yang dinamis – dynamic equilibrium -- di kawasan, sehingga pergeseran geopolitik yang kini sedang terjadi tidak menimbulkan ketegangan atau konflik baru.
Yang jelas, situasi internasional yang kita hadapi semakin sarat dengan tantangan. Kita prihatin bahwa kekerabatan antar negara-negara besar yang beberapa tahun belakangan ini berada dalam kondisi stabil dan kooperatif, kini mulai mengarah pada ketegangan baru. Konflik Ukraina berpotensi menimbulkan ketegangan stra-tegis yang berkelanjutan di Eropa, dan bahkan telah ikut merenggut ratusan korban tidak berdosa, termasuk 14 korban warga negara Indonesia dalam insiden jatuhnya pesawat MH-17. Situasi keaman-an dan politik di Timur Tengah semakin tidak menentu arahnya. Tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina masih berlangsung. Dan virus Ebola, kini menjadi ancaman bagi negara manapun mengingat jenisnya yang mematikan.
Bangsa Indonesia harus cerdas mengantisipasi dan menyikapi banyak sekali perkembangan internasional remaja ini dengan tetap ber-pegang teguh pada kepentingan nasional.
Di lingkungan terdekat di Asia Tenggara, Indonesia senantiasa berkontribusi pada penguatan ASEAN bagi terciptanya suatu kawas-an yang hening dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir ini, terma-suk ketika menjadi Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011, Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam percaturan daerah dan peningkatan kiprah ASEAN dalam menghadapi permasalahan global.
Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan kesiapan diri kita sendiri menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 di ketiga pilar—baik dalam pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun so-sial-budaya. Mengingat semakin dekatnya pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yakni 31 Desember 2015, kita harus semakin ulet me-nyosialisasikannya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah pengu-saha, buruh, pemerintah daerah, mahasiswa, masyarakat madani, ataupun seniman, semoga mereka sanggup memahami segala peluang dan tantangan yang ada, dan sanggup meraih sebanyak mungkin manfaat dari komunitas bersama 600 juta jiwa ini.
Dalam 10 tahun terakhir, saya terus melaksanakan diplomasi bebas aktif Indonesia semoga selalu berorientasi pada peluang, selalu menawarkan nilai tambah bagi kepentingan nasional, dan selalu berikhtiar untuk selalu menjadi adegan dari solusi permasalahan dunia.
Dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia melalui lembaga ASEAN dan melalui konsultasi eksklusif dengan negara ter-kait, terus mendorong penyelesaian secara hening melalui imple-mentasi Declaration on the Conduct serta penyelesaian Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan. Artinya, kita ikut mendorong penyelesaian persengketaan di wilayah itu secara damai.
Di Pasifik Barat Daya, kita telah meningkatkan kekerabatan per-sahabatan dengan negara-negara pulau di Pasifik, dengan kerangka kebijakan “look east diplomacy”. Saya senang melihat kekerabatan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum, serta Pacific Island Development Forum yang mengalami peningkatan yang signifikan.
Di daerah Asia, Indonesia terus mendorong Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperationatau Traktat Indo-Pasifik untuk Persahabatan dan Kerja sama. Gagasan ini dimaksudkan untuk menjamin kekerabatan perdamaian yang lebih stabil dan hening di kawasan, berdasarkan norma-norma bersama -- sebagaimana telah diberlakukan selama ini di daerah Asia Tenggara melalui Treaty of Amity and Cooperation.
Di Timur tengah, dalam masalah konflik Suriah, Indonesia mendorong negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif dalam rangka penyelesaian krisis. Saya juga telah berbicara dengan banyak tokoh dunia yang mempunyai efek besar bagi penyelesaian konflik Suriah.
Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, Indonesia aktif memperjuangkan hak-hak sah bangsa Palestina untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat. Kita juga berada di barisan depan dalam memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB dan aktif membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Beberapa waktu lalu, saya mengirimkan surat terbuka --open letter--kepada para pemimpin dunia semoga mempunyai perilaku dan kesadaran bersama untuk menghentikan agresi kekerasan yang sungguh tidak proporsional dan tidak berperikemanusiaan oleh Israel atas penduduk Gaza remaja ini. Indonesia akan terus berjuang bagi kemerdekaan Palestina, berdasarkan konsep dan solusi dua negara. Two State Solutions.
Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama dalam misi-misi perdamaian PBB. Peran Indonesia dalam perspektif ini semakin menguat dan terlihat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas personel. Visi Indonesia dalam hal ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara penyumbang pasukan misi-misi perdamaian PBB.
Indonesia juga telah menawarkan donasi faktual terhadap jadwal pembangunan millennium pasca 2015, melalui kiprah kita sebagai salah satu Ketua Bersama dari Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Di samping itu, kita juga aktif di banyak sekali lembaga multilateral yang berdampak pada kebijakan strategis nasional, ibarat lembaga APEC, WTO, G-20 dan lainnya.
Pemerintah juga telah menyambut baik proses Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta tahun lalu, yang menjadi ajang bagi komunitas besar diaspora yang berdarah dan berbudaya Indonesia untuk berkarya dan bersinergi dengan tanah air.
TKI merupakan adegan penting dari diaspora Indonesia, dan proteksi TKI sebagai satria devisa merupakan prioritas dalam diplomasi Indonesia.
Warga negara Indonesia di luar negeri tidak saja dipengaruhi oleh kerentanan kondisi kerja, namun juga oleh instabilitas politik dan peristiwa alam. Pada tahun 2013, tidak kurang dari 40.000 WNI di luar negeri telah diselamatkan kembali ke tanah air dari banyak sekali situasi yang mengancam keselamatannya. Di samping itu, melalui upaya hukum, selama 3 tahun terakhir kita telah menyelamatkan setidaknya 190 orang yang terancam eksekusi mati. Perlu saya tegaskan disini bahwa proteksi WNI khususnya TKI di luar negeri dilaksanakan tidak saja melalui pendampingan hukum, tetapi juga dilakukan hingga pada tingkat tertinggi. Sebagai misal, saya telah beberapa kali melayangkan surat pribadi selaku Presiden RI kepada beberapa kepala negara dan pemerintahan untuk pembebasan, pengurangan atau penundaan eksekusi mati bagi WNI.
Pendek kata, diplomasi bebas aktif akan selalu mengabdi pada kepentingan nasional, akan selalu berupaya memajukan perdamaian dan kolaborasi internasional, dan akan selalu berjuang melindungi warga kita di luar negeri.
Saudara-saudara,
Untuk melindungi tanah air, disamping melalui diplomasi, kita juga terus meningkatkan pertahanan Indonesia. Memasuki awal 2000, kekuatan pertahanan didominasi oleh alutsista yang berumur bau tanah dan daya gentarnyapun telah menurun jauh. Sementara itu, ke depan, di samping kita harus senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, kita juga menghadapi banyak sekali ancaman keamanan non-tradisional – contohnya peristiwa alam, bajak laut, terorisme, kejahatan transnasional, serangan cyber, penyelundupan manusia, dan lain sebagainya. Karena itulah, kita melaksanakan pening-katan dan modernisasi kekuatan pertahanan kita melalui jadwal pembangunan Kekuatan Dasar yang Diperlukan (the minimum essential force), dengan mengedepankan keterpaduan tiga matra, yaitu darat, bahari dan udara.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini, saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan seribu perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah sanggup dipastikan, inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ini yaitu pidato yang ke-10, perasaan saya gotong royong sama dengan sewaktu pertama kali berdiri disini tahun 2005 : penuh semangat dan tekad, untuk berbuat yang terbaik dan menawarkan segalanya kepada bangsa dan negara.
Dalam 10 tahun terakhir, saya telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Terlepas dari banyak sekali cobaan, krisis dan tantangan yang saya alami, tidak pernah ada satu menitpun saya merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Dan tidak pernah satu menitpun saya merasa termakan untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden. Tanggung jawab saya pada balasannya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada dewan legislatif atau pemerintah atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah menawarkan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentu-nya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam kesempatan yang baik ini, ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini, dan juga kepada rakyat Indonesia.
Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun yaitu sistem – sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Demokrasi kita dilarang bergantung pada figur seseorang, namun harus bergantung pada lembaga, pada peraturan, pada aturan dan norma. Sejarah mengajarkan kita, selama sistem itu kuat, maka negara akan kuat, rakyat juga kuat. Tetapi, bila sistem itu lemah dan keropos, demokrasi kita akan kembali labil dan mengalami kemunduran.
Kedua, kita harus menjaga ke-Indonesia-an kita. Perjuangan kita di era ke-21 tidak lagi menjaga kemerdekaan, namun menjaga ke-Indonesia-an. Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamendal dan terbaik dari bangsa kita: Pancasila, ke-Bhinnekaan, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini ke-Indonesia-anlah yang harus kita pertahankan mati-matian. Karena itu pulalah, Pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air sebab sangat bertentangan – dan bahkan berbahaya – bagi jati diri kita. Para pemimpin di seluruh tanah air, saya minta untuk tegas mengambil perilaku mengenai tantangan ini. Ini yaitu ujian bagi kebangsaan kita, ke-Indonesia-an kita. Indonesia yaitu negara berketuhanan, bukan negara agama.
Ketiga, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah semoga jangan hingga demokrasi kita menjadi elitis. Reformasi dimulai sebagai gerakan akar rumput, sebagai lisan aspirasi rak-yat, yang kemudian dijelmakan dalam sistem politik yang kini kita anut. Alangkah malangnya kalau demokrasi tersebut balasannya kehilangan jiwa kerakyatannya, dan kemudian panggung politik hanya didominasi oleh segelintir elit yang berjiwa transaksional, apalagi bila dicampur dengan nasionalisme yang sempit. Kalau itu terjadi, maka malapetaka akan kembali menimpa Negara yang kita cintai ini. Kita harus terus menjaga semoga gravitasi demokrasi Indonesia terus berkisar pada rakyat.
Dan yang keempat, atau yang terakhir, mari kita jaga momentum bangsa yang positif dan prospektif ini, yang dengan susah payah kita peroleh. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia telah tam-pil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menja-njikan. Dunia melihat Indonesia bukan saja sebagai kawan, namun sering pula sebagai referensi yang positif. Terlepas dari segala permasalahan dalam negeri yang masih kita hadapi, kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam dan modernitas sanggup tumbuh bersama; kita bisa menunjuk-kan bahwa konflik sanggup diselesaikan secara hening dan demokratis; kita bisa bangun dari banyak sekali krisis yang beruntun menerpa kita; dan kita bisa memperlihatkan bahwa bangsa yang beragam ibarat kita juga sanggup menjadi bangsa yang rukun.
Ini bukan capaian pribadi saya, bukan pula capaian Pemerintah semata: ini yaitu prestasi sejarah bangsa Indonesia. Kita semua wajib menjaga momentum bangsa yang baik ini, dan bahkan meningkatkannya. Jangan lupa, dunia penuh dengan teladan bangsa yang sedang naik daun kemudian tersandung dan jatuh seketika. Jangan hingga hal itu terjadi pada bangsa kita.
Saudara-saudara,
Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presi-den Indonesia. Saya yaitu anak orang biasa, dan anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi Presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta, yaitu suatu proses mencar ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun, saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya insan biasa.
Di mimbar yang mulia ini, saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 – 2019, bila hal itu dikehendaki. Ini yaitu kewajiban moral saya sebagai mantan Presiden nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya.
Melalui mimbar ini pula, saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih yang nanti akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun depan, Presiden kita yang gres akan menawarkan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indo-nesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya, dan mendu-kung dia untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini.
Saya juga mempunyai mimpi dan impian yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur dimana para pemimpin Indonesia saling pundak membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan nrimo kepada mereka.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota dewan perwakilan rakyat RI dan DPD RI yang saya hormati.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara, dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Secara khusus kepada saudara-saudara yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pegunungan, dan perbatasan negara, terima kasih atas pengabdian saudara-saudara yang melebihi panggilan tugas.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Mahakuasa SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 15 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-69 KEMERDEKAAN RI
DI HADAPAN SIDANG BERSAMA dewan perwakilan rakyat DAN DPD
GEDUNG MPR/DPR/DPD
JAKARTA
15 AGUSTUS 2014
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Mahakuasa SWT, sebab atas rahmat dan karunia-Nya,kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Yang Mahakuasa kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta kiprah dan pengab-dian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.
Kita juga bersyukur, pada hari yang istimewa ini, kita sanggup menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Masih dalam suasana Idul Fitri, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin memberikan ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mengemban amanat rakyat selama ini.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pidato kenegaraan kali ini akan dilanjutkan siang nanti, dengan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2015 beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di depan para wakil rakyat dan wakil daerah hari ini, sesungguhnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada.
Saudara-saudara,
Sebentar lagi, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, akan dengan penuh suka cita merayakan proklamasi ke-merdekaan bangsa Indonesia, sebuah insiden yang amat ber-sejarah. Melalui proklamasi yang sederhana dan singkat, dari Jalan Pegangsaan, para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan Republik besar di Asia, dan membuka sejarah Indonesia modern.
Sepanjang masa, Generasi-45 akan dikenang sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama.
Setelah 69 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad-21.
Dari bangsa yang sewaktu merdeka sebagian besar penduduknya buta huruf, rakyat Indonesia kini mempunyai sistem pendidikan yang besar lengan berkuasa dan luas, yang meliputi lebih dari 200 ribu sekolah, 3 juta guru dan 50 juta siswa.
Dari bangsa yang tadinya terbelakang di Asia, Indonesia telah naik menjadi middle-income country, menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia, dan bahkan berdasarkan Bank Dunia telah masuk dalam 10 besar ekonomi dunia bila dihitung dari purchasing power parity.
Dari bangsa yang seluruh penduduknya miskin di tahun 1945, Indonesia di era ke-21 mempunyai kelas menengah terbesar di Asia Tenggara – dan salah satu negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang tercepat di Asia.
Dari bangsa yang kerap jatuh bangun diterpa angin kencang politik dan ekonomi, kita telah berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia.
Pendek kata, sesudah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di era ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, dan semakin demokratis.
Kita menyampaikan semua capaian ini tidak untuk berpuas diri atau menepuk dada. Kita menyampaikan ini untuk mengingatkan diri bahwa semua ini berawal dari revolusi 1945 yang dirintis para pendiri republik. Perjalanan kita sebagai bangsa sudah cukup panjang, dan terlepas dari banyak sekali permasalahan yang masih ada, serta segala kekurangan kita, sejarah memperlihatkan bahwa usaha dan kerja keras bangsa Indonesia selama ini telah mengangkat derajat bangsa kita ke tingkat yang lebih tinggi.
Semua hal yang kita capai sebagai bangsa gotong royong bukan monopoli siapapun. Semua itu yaitu kulminasi adonan dari sumbangsih dan kerja keras seluruh generasi, dari era Presiden Soekarno, era Presiden Suharto, era Presiden B.J. Habibie, era Presiden Abdurrachman Wahid, era Presiden Megawati Soekarno-putri, hingga era saya ketika ini. Insya Allah, ke depan, akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan Presiden-Presiden berikutnya.
Sebagai bangsa yang menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, kita jangan sekali-kali menganggap remeh capaian bangsa ini. Kita bisa melihat sendiri penderitaan luar biasa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza kini dan banyak negara di Timur Tengah. Tragedi Palestina yang masih berlangsung hingga detik ini mengingatkan bangsa kita betapa mahalnya harga kemerdekaan, persatuan dan perdamaian.
Saudara-saudara,
Masih segar dalam ingatan saya, lima tahun lalu, tepat pada tanggal 20 Oktober 2009, saya memberikan kebijakan dasar dan jadwal pemerintahan lima tahun ke depan yang dititik beratkan pada tiga jadwal utama, yakni pembangunan demokrasi, penegakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tiga jadwal besar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan justru saling mendukung. Demokrasi tanpa keadilan yaitu sesat. Keadilan tanpa kesejahteraan yaitu semu. Kesejahteraan tanpa demokrasi yaitu timpang.
Kita patut bersyukur bahwa, semenjak bergulirnya reformasi, demokrasi kita terus tumbuh semakin kuat. Sebenarnya, dalam konteks realitas dunia sekarang, ini merupakan hal yang langka terjadi. Di banyak sekali belahan dunia, kita melihat banyak sekali teladan tran-sisi demokrasi yang mengalami stagnasi, menjadi layu dan bahkan balasannya runtuh. Dunia juga bertaburan dengan teladan transisi demokrasi yang kerap dirundung konflik, instabilitas dan kemundur-an ekonomi. Jelas, transisi demokrasi yaitu suatu proses yang penuh risiko dan tantangan.
Alhamdulillah, dengan ridho Yang Mahakuasa SWT, dan dengan kerja keras kita semua, pembangunan demokrasi kita berjalan relatif baik. Dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali melaksanakan pemilu secara teratur dan damai. Dan dalam 15 tahun terakhir, kita telah 4 kali mengalami pergantian Pemerintah secara konstitusional dan hening pula.
Generasi kita juga telah mengukir sejarah : dalam beberapa tahun ini, untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, walikota dan anggota DPRD telah dipilih eksklusif oleh rakyat. Ini telah mengubah total budaya dan dinamika politik Indonesia. Kita bersyukur, transformasi besar ini sanggup kita capai secara hening tanpa gejolak politik yang sangat mengganggu.
Di tahun 2014 ini – yang banyak disebut sebagai "tahun politik" -- bangsa kita untuk keempat kalinya semenjak era reformasi kembali melaksanakan pemilihan umum. Tanggal 9 April, lebih dari 139 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong menentukan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Dan tanggal 9 Juli, hampir 135 juta rakyat Indonesia menentukan pilihan pada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa, dan pasangan nomor urut 2 Bapak Joko Widodo yang berpasangan dengan Bapak Jusuf Kalla.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wapres dengan bunyi terbanyak. Saat ini, kita masih menunggu proses final dari somasi yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta kepada Mahkamah Konstitusi.
Yang penting, marilah kita semua bekerja sama untuk terus mengawal proses ini semoga berlangsung secara konstitusional dan damai, serta selalu mengedepankan kepentingan dan masa depan rakyat Indonesia. Sama ibarat sebelumnya, proses pemilu 2014 ini harus benar-benar menyuarakan nurani rakyat, dan bukan semata pertarungan elit politik. Saya yakin inilah yang paling dibutuhkan oleh rakyat kita pada ketika ini.
Perjalanan bangsa Indonesia kini ditandai oleh politik yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan persatuan nasional yang semakin kokoh. Marilah kita terus jaga modal besar ini, semoga sanggup terus dinikmati generasi penerus.
Dalam kehidupan bernegara, satu hal yang perlu terus kita pelihara yaitu kualitas demokrasi. Disini perlu kita bedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Sekalipun berbeda namun keduanya sama pentingnya. Memang, demokrasi prosedural – dalam arti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu dan pembentukan Pemerintah dan Parlemen -- tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas.
Sementara itu, demokrasi yang berkualitas mempunyai banyak dimensi positif. Misalnya, tampilnya wakil-wakil rakyat yang higienis dan mempunyai solusi terhadap persoalan bangsa. Pemilihan umum yang menampilkan perdebatan yang bermutu dan persaingan yang sehat. Peran pers yang independen, kritis dan berintegritas. Surutnya praktik money politics dalam pelaksanaan pemilu. Kecerdasan dan kematangan rakyat dalam menentukan wakil-wakil mereka. Tumbuh-nya demokrasi di atas kearifan lokal yang sudah ratusan tahun mewarnai pertumbuhan rakyat kita. Dan terselesaikannya segala per-selisihan dalam pemilu secara hening dan konstitusional. Inilah demokrasi yang tengah kita bangun dan matangkan.
Indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas yaitu sema-kin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Semua ini, bila bisa kita capai, akan menjadikan demokrasi Indonesia lebih dari sekedar proses penghitungan bunyi atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, jaya dan makmur.
Saudara-saudara,
Demokrasi yang kita bangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, hingga era reformasi, per-juangan rakyat Indonesia yaitu usaha untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila ke-5 dasar negara kita, Pancasila. Kita harus yakin dan percaya, bahwa negara hadir untuk menawarkan keadilan -- apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua – justice for all/ – merupakan komitmen moral, sekali-gus sebagai jadwal kerja pemerintahan yang saya pimpin semenjak tahun 2009 hingga 2014 ini.
Keadilan akan makin tegak dan besar lengan berkuasa apabila supremasi aturan ditegakkan secara konsisten. Karena itulah, kalau di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan aturan atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain.
Penegakan aturan yaitu kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepen-tingan rakyat. Kini, korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.
Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal aturan di negeri ini, dan tidak ada babat pilih kepada mereka yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Karena itulah, sebagai Presiden, pada periode 2004 - 2012, saya telah menandatangani 176 izin investigasi bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melaksanakan masalah korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikitpun melihat apa jabatannya, apa partai politiknya, dan siapa koneksinya.
Selain itu, pada periode 2004 - 2014, terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak termasuk masalah yang ditangani oleh Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan. Di satu sisi, hal ini mencerminkan tanda-tanda jelek bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehi-dupan bernegara kita. Namun di lain sisi, hal ini membuktikan bahwa aturan kita bisa menjerat siapapun yang melaksanakan pelanggaran tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat saya optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi -- bila terus dilaksanakan secara konsisten – akan sanggup melahirkan Pemerintahan yang jauh lebih higienis di masa depan.
Karenanya, Pemerintah terus mendukung dan menawarkan ruang gerak yang luas bagi KPK untuk memberantas korupsi. Saya juga menawarkan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melaksanakan penegakan hukum, walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu gampang dilaksanakan di lapangan.
Pemerintah juga ulet melaksanakan pemberantasan bandit peradilan. Tahun 2009 hingga 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini yaitu men-cegah semoga jangan hingga aturan diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak aturan dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan.
Kita juga telah melahirkan Undang-undang no. 16 tahun 2011 yang bertujuan memberi pemberian aturan bagi masyarakat yang tidak bisa menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan. Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menam-bah dana pemberian aturan ini secara signifikan, serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya.
Saya akui, reformasi aturan memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya berharap jadwal reformasi aturan ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.
Tentu saja, keadilan bukan saja diukur dari segi hukum, namun juga dari kemampuan kita untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Untuk itulah, dalam lima tahun terakhir ini, kita terus mendorong pemerataan pembangunan ke luar Pulau Jawa, sambil tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa-Bali. Kita bangun wilayah-wilayah potensial di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan tentu saja Tanah Papua. Inilah makna sesungguhnya dari pembangunan untuk semua --development for all.
Dalam kerangka keadilan pula, semenjak tahun 2004 hingga ketika ini, pemerintah selalu memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada saudara kita di Aceh dan Papua. Kita bersyukur bahwa semenjak perjanjian perdamaian tahun 2005, rakyat Aceh terus hidup hening dalam kerangka otonomi khusus dan dalam bingkai NKRI. Demikian juga di Propinsi Papua dan Papua Barat, kita terus mengisi otonomi khusus dengan percepatan pembangunan, rekonsiliasi politik, kebijakan afirmatif dan peningkatan kesejahteraan berbasis sosial-budaya.
Saudara-saudara,
Demokrasi dan keadilan akan hampa tanpa kesejahteraan rakyat. Karenanya, dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah terus gigih mendorong kebijakan pembangunan yang prorakyat. Suatu kebijakan pembangunan yang secara bersamaan sanggup mendorong pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, membuat lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam hal ini, alhamdulillah, kita sanggup terus memacu momen-tum pemulihan ekonomi, yang semenjak krisis moneter telah dirintis oleh para pendahulu, baik Presiden B.J. Habibie, almarhum Presiden Abdurrachman Wahid maupun Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam kaitan itu, selama satu dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia.
Pertama, kita sanggup menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk petaka maupun krisis moneter global utamanya pada tahun 2008.
Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Di semester pertama tahun 2014 ini, ekonomi kita memang mengalami perlambatan menjadi sekitar 5,2 persen. Sungguhpun demikian, diantara negara-negara G-20, kita tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi sesudah Tiongkok. Kemampuan kita untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat remaja ini cukup banyak negara-negaraemerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam.
Ketiga, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Utang yaitu faktor penting sebab berkaitan dengan rasa percaya diri dan harga diri suatu bangsa. Utang juga sering dianggap sebagai ancaman dan stigma yang jelek oleh rakyat Indonesia. Di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang kita terhadap PDB yaitu 85 persen, yang artinya utang kita hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa kita. Dengan susah payah, balasannya kita berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB kita menjadi sekitar 23 persen. Sekali lagi, ini bukanlah capaian yang boleh diabaikan. Mari kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB negara-negara maju yang terus tinggi, Jepang 227,2 persen, Amerika Serikat 101,5 persen, atau Jerman 78,4 persen. Dalam hal ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia yaitu yang terendah diantara negara-negara G-20.
Kita juga telah melunasi utang kita kepada IMF, dan melakukannya 4 tahun lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Salah satu momen yang akan selalu saya ingat sebagai Presiden yaitu ketika mendapatkan Managing Director IMF di kantor saya, dan waktu itu, justru Indonesia-lah yang balik menawarkan masukan bagaimana cara mereformasi IMF. Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF, yang semua kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF.
Hibah juga bukan lagi faktor penentu dalam pembangunan kita. Kita tetap mendapatkan hibah dari negara sahabat, dan kita hargai sepanjang diberikan dengan itikad baik dan semangat persahabatan. Namun hibah dari dunia internasional kini hanya berjumlah sekitar 0,7 persen dari seluruh anggaran nasional. Ini membuktikan bahwa kita telah mencapai kemandirian ekonomi yang makin signifikan.
Keempat, kita juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan kini mencapai Rp 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Cadangan devisa kita ketika ini telah mencapai 110,5 miliar dollar Amerika Serikat, sesudah sebelum-nya pernah mencapai 124,6 miliar dolar Amerika Serikat yang juga tertinggi dalam sejarah. Volume perdagangan kita dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 400 miliar dollar, tertinggi dalam sejarah, walaupun belakangan ini kita mengalami penurunan nilai ekspor. Nilai investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 2.296,6 triliun, juga tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, dalam waktu 9 tahun, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir tiga setengah kali lipat dari sekitar Rp 10,5 juta tahun 2004 menjadi sekitar Rp 36,6 juta pada tahun 2013. Di sini kita juga patut bersyukur sebab faktanya, di tengah gejolak dan krisis ekonomi global yang sering terjadi, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa melaksanakan hal ini.
Kelima, Indonesia telah menjadi anggota G-20. Ini membuktikan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. G-20 di era ke-21 telah menjadi lembaga utama untuk melaksanakan kolaborasi ekonomi internasional. Dalam lembaga itu, kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Indonesia tidak lagi melihat proses keputus-an ekonomi dunia dari luar atau di pinggiran, kini kita ikut membuat keputusan ekonomi dunia tersebut dari dalam sebagai anggota G-20. Pendek kata, Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional. Kita tidak punya alasan menjadi bangsa yang rendah diri, yang gemar menyalahkan dunia atas segala per-masalahan yang terjadi. Kita harus meyakini bahwa Indonesia di era ke-21 yaitu adegan dari solusi dunia.
Namun, sekali lagi, kita dilarang berpuas diri dan takabur melihat semua ini. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Pekerjaan rumah kita tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesar kita yaitu bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan, ke arah yang lebih sejahtera.
Saudara-Saudara,
Sejak awal, saya meyakini bahwa esensi pembangunan yaitu pemberdayaan. Dalam semua kegiatan sosial ekonomi yang kita usung, pertanyaan utama yang harus selalu kita jawab yaitu : apakah jadwal ini ada manfaat yang riil bagi masyarakat? Karena itulah, Pemerintah tak henti-hentinya melaksanakan kebijakan pro-rakyat secara masif, baik yang berbasis pemberian dan proteksi sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan prorakyat ini tidak dilakukan secara acak dan setengah hati, namun secara terencana, sistematis dan total.
Pelaksanaan PNPM Mandiri, misalnya, mengalami perkembangan pesat dan ketika ini setidaknya lebih dari seperempat penduduk Indonesia – sekitar 60 juta jiwa -- baik di perdesaan maupun di perkotaan telah menikmati manfaat dari jadwal ini, serta menjalani kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Di ribuan lokasi jadwal PNPM, rakyat menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang ingin di-lakukannya, menentukan anggaran yang dibutuhkan dari dana PNPM dan mempertanggung-jawabkannya secara akuntabel. Ini yaitu teladan konkrit dimana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar sanggup secara riil mengubah nasib rakyat kita. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar impian dari masyarakat semoga jadwal PNPM ini sanggup terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan.
Pemerintah juga terus menggiatkan sketsa Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat jalan masuk finansial yaitu salah satu senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Kita ingin semoga jadwal ini semakin diperluas dan gampang diakses rakyat. Kita terus memperbaiki pola penyaluran KUR, dan jumlah bank penyalur KUR terus ditambah dari semula 6 bank menjadi 33 bank. Sehingga jangkauan kredit yang disalurkan kepada UMKM dan koperasi juga terus meningkat. Selama tujuh tahun terakhir penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp 150 triliun dan diterima oleh sekitar 11 juta debitur, dengan tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan hanya sebesar 4 persen. Ini bukti yang faktual bahwa bila rakyat kita mendapatkan peluang dan pemberian untuk mengubah nasibnya, maka mereka akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.
Program lain untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui pendidikan dan kesehatan, pada kelompok masyarakat sangat miskin. Lebih dari 3 juta keluarga sangat miskin di 318 kabupaten dan kota telah terbantu oleh jadwal ini.
Satu hal yang menggembirakan kita semua, di final masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini, melalui dukung-an penuh wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat RI dan DPD RI, telah diundangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perihal Desa. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dana yang akan diterima setiap desa diperkirakan rata-rata akan mencapai sekitar satu miliar rupiah per tahun. Ini yaitu suatu kebijakan faktual yang bila dilakukan dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang akuntabel, akan sanggup mendorong peningkatan produktivitas di 72.944 desa di seluruh Indonesia.
Saudara-saudara, pemenang Nobel bidang ekonomi Profesor Amartya Sen pernah menyatakan, syarat mutlak kemajuan suatu bangsa terletak di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itulah, semenjak awal, pendidikan dan kesehatan terus menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan dan jadwal pemerintah. Pendidikan bukan sekedar urusan mengirim belum dewasa kita ke sekolah. Pendidikan yaitu cara yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan, memperluas kelas menengah dan membangun Indonesia modern di era ke-21.
Kita bersyukur bahwa sesuai mandat Konstitusi, anggaran pendidikan kita telah mencapai 20 persen lebih dari APBN. Namun kita juga harus mengingat bahwa penambahan anggaran saja tidak otomatis menjamin suksesnya pendidikan. Yang penting, jalan masuk dan kualitas pendidikan harus terus terjamin di semua tingkatan.
Satu persoalan besar yang selama ini kita hadapi yaitu banyaknya belum dewasa dari keluarga miskin yang cerdas namun tidak bisa masuk perguruan tinggi. Untuk itu, Pemerintah telah meluncurkan jadwal inovatif Bidikmisi yang menawarkan uang kuliah gratis, ditambah dengan uang saku, sekitar Rp 600.000 per bulan. Sampai ketika ini, sudah lebih dari 220.000 siswa yang masuk dalam jadwal Bidikmisi, dan umumnya mereka berhasil meraih prestasi akademis dan non-akademis yang mengagumkan. Tidak jarang diantara mereka yang lulus dengan predikat cumlaude, bahkan dengan IPK tepat 4. Saya sempat terharu mendengar dongeng anak pengemudi becak berjulukan Raeni yang ikut Bidikmisi dan berhasil lulus dari Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96.
Kini Pemerintah melalui dana abadi pendidikan, telah menyiapkan beasiswa bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri. Saya yakin, dalam kurun 5 – 10 tahun mendatang akan lahir ribuan Master dan Doktor, generasi gres dari keluarga miskin. Merekalah yang akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan, pengangkat harkat martabat keluarganya serta pengibar merah putih setinggi-tingginya.
Ini yaitu bukti bahwa belum dewasa kita, apapun latar-belakang-nya, mempunyai potensi yang luar biasa, asal mereka diberikan kesempatan.
Jangan lupa, dan ini juga merupakan pujian bagi kita semua, bahwa dalam 10 tahun terakhir, belum dewasa kita yang bersaing dalam banyak sekali Olimpiade Internasional telah 217 kali meraih medali emas, 389 kali meraih medali perak, dan 494 kali medali peru-nggu. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa bersaing dan unggul di panggung dunia?
Untuk meningkatkan pemerataan jalan masuk dan kualitas pendidik-an, Pemerintah juga melaksanakan jadwal afirmasi. Lulusan-lulusan sekolah menengah yang tinggal di wilayah timur Indonesia, ibarat Papua dan Papua Barat dan daerah perbatasan, menerima kesempatan untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia.
Saya sanggup katakan bahwa pemandangan yang paling indah di Indonesia bukan saja gunung tinggi, hutan lebat dan bahari biru kita. Pemandangan yang paling indah yaitu belum dewasa kita yang setiap pagi berjalan ke sekolah dengan seragam yang higienis dan penuh ceria. Kita semua mempunyai kewajiban semoga mereka sanggup mencar ilmu dalam sarana sekolah yang nyaman, higienis dan sehat. Karena itulah, kita terus membangun sekolah gres dan ruang kelas baru, serta merehabilitasi ruang kelas yang sudah rusak. Sejak 2010, melalui jadwal Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah telah diperbaiki hampir 300.000 ruang kelas di seluruh Indonesia.
Satu tantangan utama lapangan kerja kita yaitu sekitar 49 persen pekerja kita masih berpendidikan SD. Ini membuat mobilitas ekonomi mereka menjadi sangat terbatas, dan berdampak panjang pada produktifitas nasional. Karena itu, saya gembira sanggup meng-akhiri masa jabatan saya dengan berjalannya jadwal Pendidikan Menengah Universal semenjak tahun 2012. Insya Allah, generasi belum dewasa kita akan hidup dalam sistem pendidikan dimana paling sedikit mereka akan mengenyam bukan 6 tahun, bukan 9 tahun namun 12 tahun pendidikan, bahkan kita dorong terus semoga mereka bisa menikmati hingga Perguruan Tinggi. Esensinya, kita telah mengubah dan menaikkan jadwal wajib mencar ilmu 9 tahun, menjadi wajib mencar ilmu 12 tahun.
Satu hal yang juga menggembirakan kita semua yaitu jumlah belum dewasa kita yang masuk ke perguruan tinggi terus meningkat secara drastis. Tahun 2004, sesudah hampir 60 tahun merdeka, hanya 14 dari 100 anak usia 19 hingga 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi. Sejak itu, kita terus mencari dan melaksanakan banyak sekali cara untuk meningkatkan jumlah ini. Hasilnya, kini, dari 100 anak usia 19 tahun, 30 telah masuk ke Perguruan Tinggi, atau 2 kali lipat dari 10 tahun sebelumnya. Ini tentu akan sangat berdampak pada pengem-bangan sumber daya insan kita kini dan di masa mendatang. Inilah modal dasar kita : insan-insan Indonesia yang cerdas, berilmu dan mempunyai keterampilan.
Saudara-saudara, semua ini tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh modal kesehatan. Di sini, permasalahannya juga serupa dengan di bidang pendidikan, yakni jalan masuk dan kualitas terhadap layanan kesehatan secara merata. Di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju, hal ini memang merupakan tantangan zaman. Mereka yang bisa sanggup berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit mematikan, kanker, atau yang homogen hanya bisa mengalah pada nasib.
Karena itulah, sesudah kita menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat semenjak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan sistem ini, akseptor BPJS berhak menerima pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, namun juga revolusioner. Saya sadar betul bahwa implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan – terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik. Namun saya juga yakin, dengan kerja keras kita semua, kita akan sanggup mengatasinya demi rakyat kita. Kita patut berbangga sebab Indonesia kini mempunyai salah satu sistem Jaminan Kesehatan terbesar di dunia. Hingga awal bulan Agustus 2014, BPJS telah menawarkan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019 jaminan kesehatan akan meliputi seluruh penduduk di seluruh tanah air.
Sumber daya insan yang cerdas, terampil dan sehat akan menjadi modal utama kita dalam merintis proyek besar pembangunan Indonesia yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluas-an Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI. Indonesia maju di abad-21 tidak bisa hanya berpusat di Jakarta; Indonesia hanya akan maju secara faktual apabila segala potensi dan peluang yang ada di seluruh propinsi, kabupaten, kota dan desa di Indonesia sanggup dibangun bersama secara produktif. Kita semua senang melihat Makasar mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Tiongkok; melihat Kabupaten Badung menjadi lokasi turis utama di Asia; melihat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memangkas angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen hanya dalam waktu 3 tahun; melihat Bandung berambisi membangun Silicon Valley Indonesia; melihat Maluku berikhtiar menjadi lumbung perikanan nasional; melihat Surabaya diakui dunia sebagai salah satu kota percontohan, serta banyak teladan lainnya di seluruh tanah air.
Untuk mempercepat pembangunan antarwilayah, kita telah memulai pembangunan enam koridor ekonomi yang dibutuhkan sanggup menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan klaster-klaster industri di masing-masing koridor, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.
Sejak pemerintah canangkan pada tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek, yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor riil, dengan nilai tidak kurang dari Rp 854 triliun. Yang menggembirakan yaitu secara umum dikuasai percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil terjadi di luar Jawa dengan total nilai proyek sebesar Rp 544 triliun. Kita bangga melihat berdirinya bandar udara yang megah dan modern di Makassar, Balikpapan, Medan dan Bali – tidak kalah megah dari bandara internasional Soekarno-Hatta. Kita berbesar hati melihat jalan tol atas bahari di Bali, jalur kereta api gres dari bandara ke pusat kota Medan, atau jembatan Kelok Sembilan di Sumatera Barat, yang kesemuanya makin memacu kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun kita juga harus mengakui bahwa masih banyak tan-tangan infrastruktur kita ke depan. Banyak proyek-proyek infrastruk-tur yang usang terhambat pelaksanaannya– bahkan terhenti -- baik sebab alasan politik, birokrasi atau logistik. Ini tetap merupakan pekerjaan rumah besar kita, sebab mustahil Indonesia menjadi raksasa ekonomi Asia tanpa infrastruktur yang makin lengkap, ber-kualitas dan modern. Dengan MP3EI, kita berharap akan lebih banyak lagi muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi gres dan infra-struktur gres di seluruh Indonesia.
Saudara-saudara,
Kita sanggup menarik nafas lega sebab semenjak 2004, angka kemiskinan terus menurun, walaupun sempat ada masa angka ini mening-kat, khususnya di tahun 2005, sebab krisis kenaikan harga minyak di dunia. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin masih mencapai 14 persen atau sekitar 32 juta penduduk berada di bawah garis kemis-kinan. Pada bulan Maret 2014, tingkat kemiskinan turun menjadi 11 persen atau sekitar 28 juta penduduk. Walaupun terus menurun, kita tetap tidak puas dengan angka ini, dan kita akan terus berupaya mencapai angka nol kemiskinan adikara di bumi Indonesia.
Namun efektifitas pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pengentasan kemiskinan. Ukuran lain yang juga penting yaitu : pertumbuhan kelas menengah. Sebenarnya, Pemerintah selama ini mempunyai tujuan ganda -- twin objective -- yakni me-nurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan, dan bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelas menengah.
Di era ke-21, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kemajuan Indonesia bukan diukur dari jumlah konglomerat, namun diukur dari jumlah kelas menengah. Kalau jumlah kelas menengah terus membe-sar, berarti kemiskinan otomatis menurun, sebab yang masuk menjadi kelas menengah yaitu dari golongan miskin yang berhasil mengubah nasibnya – buruh tani yang menjadi pemilik lahan; karyawan yang menjadi manajemen; si miskin yang menjadi pengu-saha, dosen atau pejabat.
Karena itulah, kebijakan pembangunan kita harus terus mendo-rong pertumbuhan kelas menengah. Ini kita lakukan dengan men-jamin kemudahan berbisnis, dengan menganakemaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kita, dengan membangun infrastruktur serta kemudahan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan upaya lainnya. Indonesia kini mempunyai kelas menengah yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut satu sumber, jumlah kelas menengah di Indonesia bertambah sekitar 8 juta orang per tahun. Kita harus terus menjaga momentum positif ini sebab secara global, revolusi besar yang akan kita saksikan di era ke-21 yaitu revolusi transformatif dan kreatif yang akan dimotori oleh kelas menengah.
Dengan segala capaian dan kekurangan kita, pertemuan World Economic Forum di Filipina tahun ini secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia beruntung sanggup mengalami “golden decade” -- dekade emas selama 10 tahun terakhir ini. Ini bukan basa-basi : ini yaitu evaluasi obyektif dari suatu tubuh internasional yang inde-penden dan prestisius. Dalam dunia serba labil yang penuh dengan gejolak, Indonesia bersyukur sanggup menikmati stabilitas politik, perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan kerukunan sosial. Hal ini telah dicatat dan diapresiasi oleh masyarakat dunia, sehingga me-ningkatkan modal politik Indonesia dalam percaturan internasional.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Segala upaya kita untuk menjaga persatuan dan kemakmuran Indonesia akan sangat terbantu apabila situasi internasional juga aman terhadap kepentingan kita.
Indonesia telah dan akan terus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, seraya terus memperjuangkan terwujudnya keadilan dan perdamaian dunia. Alhamdulillah, semenjak era reformasi, reposisi Indonesia di dunia internasional terus berlang-sung. Indonesia telah menjadi kekuatan regional dan sekaligus pe-main global yang disegani.
Di era ke-21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan siapapun sepanjang mendukung kepentingan nasional kita – apa yang dinamakan politik luar negeri ke segala arah (all directions foreign policy) dan sejuta kawan, tanpa satupun lawan (a million friends and zero enemy). Dalam kaitan ini, Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan seluruh negara-negara besar dan sebagian besar emerging powers dunia. Kita juga terus mengupayakan keseimbangan yang dinamis – dynamic equilibrium -- di kawasan, sehingga pergeseran geopolitik yang kini sedang terjadi tidak menimbulkan ketegangan atau konflik baru.
Yang jelas, situasi internasional yang kita hadapi semakin sarat dengan tantangan. Kita prihatin bahwa kekerabatan antar negara-negara besar yang beberapa tahun belakangan ini berada dalam kondisi stabil dan kooperatif, kini mulai mengarah pada ketegangan baru. Konflik Ukraina berpotensi menimbulkan ketegangan stra-tegis yang berkelanjutan di Eropa, dan bahkan telah ikut merenggut ratusan korban tidak berdosa, termasuk 14 korban warga negara Indonesia dalam insiden jatuhnya pesawat MH-17. Situasi keaman-an dan politik di Timur Tengah semakin tidak menentu arahnya. Tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina masih berlangsung. Dan virus Ebola, kini menjadi ancaman bagi negara manapun mengingat jenisnya yang mematikan.
Bangsa Indonesia harus cerdas mengantisipasi dan menyikapi banyak sekali perkembangan internasional remaja ini dengan tetap ber-pegang teguh pada kepentingan nasional.
Di lingkungan terdekat di Asia Tenggara, Indonesia senantiasa berkontribusi pada penguatan ASEAN bagi terciptanya suatu kawas-an yang hening dan sejahtera. Selama lima tahun terakhir ini, terma-suk ketika menjadi Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011, Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam percaturan daerah dan peningkatan kiprah ASEAN dalam menghadapi permasalahan global.
Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan kesiapan diri kita sendiri menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 di ketiga pilar—baik dalam pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun so-sial-budaya. Mengingat semakin dekatnya pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yakni 31 Desember 2015, kita harus semakin ulet me-nyosialisasikannya kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah pengu-saha, buruh, pemerintah daerah, mahasiswa, masyarakat madani, ataupun seniman, semoga mereka sanggup memahami segala peluang dan tantangan yang ada, dan sanggup meraih sebanyak mungkin manfaat dari komunitas bersama 600 juta jiwa ini.
Dalam 10 tahun terakhir, saya terus melaksanakan diplomasi bebas aktif Indonesia semoga selalu berorientasi pada peluang, selalu menawarkan nilai tambah bagi kepentingan nasional, dan selalu berikhtiar untuk selalu menjadi adegan dari solusi permasalahan dunia.
Dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia melalui lembaga ASEAN dan melalui konsultasi eksklusif dengan negara ter-kait, terus mendorong penyelesaian secara hening melalui imple-mentasi Declaration on the Conduct serta penyelesaian Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan. Artinya, kita ikut mendorong penyelesaian persengketaan di wilayah itu secara damai.
Di Pasifik Barat Daya, kita telah meningkatkan kekerabatan per-sahabatan dengan negara-negara pulau di Pasifik, dengan kerangka kebijakan “look east diplomacy”. Saya senang melihat kekerabatan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum, serta Pacific Island Development Forum yang mengalami peningkatan yang signifikan.
Di daerah Asia, Indonesia terus mendorong Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperationatau Traktat Indo-Pasifik untuk Persahabatan dan Kerja sama. Gagasan ini dimaksudkan untuk menjamin kekerabatan perdamaian yang lebih stabil dan hening di kawasan, berdasarkan norma-norma bersama -- sebagaimana telah diberlakukan selama ini di daerah Asia Tenggara melalui Treaty of Amity and Cooperation.
Di Timur tengah, dalam masalah konflik Suriah, Indonesia mendorong negara-negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif dalam rangka penyelesaian krisis. Saya juga telah berbicara dengan banyak tokoh dunia yang mempunyai efek besar bagi penyelesaian konflik Suriah.
Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, Indonesia aktif memperjuangkan hak-hak sah bangsa Palestina untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat. Kita juga berada di barisan depan dalam memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB dan aktif membantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Beberapa waktu lalu, saya mengirimkan surat terbuka --open letter--kepada para pemimpin dunia semoga mempunyai perilaku dan kesadaran bersama untuk menghentikan agresi kekerasan yang sungguh tidak proporsional dan tidak berperikemanusiaan oleh Israel atas penduduk Gaza remaja ini. Indonesia akan terus berjuang bagi kemerdekaan Palestina, berdasarkan konsep dan solusi dua negara. Two State Solutions.
Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama dalam misi-misi perdamaian PBB. Peran Indonesia dalam perspektif ini semakin menguat dan terlihat tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari segi kualitas personel. Visi Indonesia dalam hal ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara penyumbang pasukan misi-misi perdamaian PBB.
Indonesia juga telah menawarkan donasi faktual terhadap jadwal pembangunan millennium pasca 2015, melalui kiprah kita sebagai salah satu Ketua Bersama dari Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Di samping itu, kita juga aktif di banyak sekali lembaga multilateral yang berdampak pada kebijakan strategis nasional, ibarat lembaga APEC, WTO, G-20 dan lainnya.
Pemerintah juga telah menyambut baik proses Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta tahun lalu, yang menjadi ajang bagi komunitas besar diaspora yang berdarah dan berbudaya Indonesia untuk berkarya dan bersinergi dengan tanah air.
TKI merupakan adegan penting dari diaspora Indonesia, dan proteksi TKI sebagai satria devisa merupakan prioritas dalam diplomasi Indonesia.
Warga negara Indonesia di luar negeri tidak saja dipengaruhi oleh kerentanan kondisi kerja, namun juga oleh instabilitas politik dan peristiwa alam. Pada tahun 2013, tidak kurang dari 40.000 WNI di luar negeri telah diselamatkan kembali ke tanah air dari banyak sekali situasi yang mengancam keselamatannya. Di samping itu, melalui upaya hukum, selama 3 tahun terakhir kita telah menyelamatkan setidaknya 190 orang yang terancam eksekusi mati. Perlu saya tegaskan disini bahwa proteksi WNI khususnya TKI di luar negeri dilaksanakan tidak saja melalui pendampingan hukum, tetapi juga dilakukan hingga pada tingkat tertinggi. Sebagai misal, saya telah beberapa kali melayangkan surat pribadi selaku Presiden RI kepada beberapa kepala negara dan pemerintahan untuk pembebasan, pengurangan atau penundaan eksekusi mati bagi WNI.
Pendek kata, diplomasi bebas aktif akan selalu mengabdi pada kepentingan nasional, akan selalu berupaya memajukan perdamaian dan kolaborasi internasional, dan akan selalu berjuang melindungi warga kita di luar negeri.
Saudara-saudara,
Untuk melindungi tanah air, disamping melalui diplomasi, kita juga terus meningkatkan pertahanan Indonesia. Memasuki awal 2000, kekuatan pertahanan didominasi oleh alutsista yang berumur bau tanah dan daya gentarnyapun telah menurun jauh. Sementara itu, ke depan, di samping kita harus senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, kita juga menghadapi banyak sekali ancaman keamanan non-tradisional – contohnya peristiwa alam, bajak laut, terorisme, kejahatan transnasional, serangan cyber, penyelundupan manusia, dan lain sebagainya. Karena itulah, kita melaksanakan pening-katan dan modernisasi kekuatan pertahanan kita melalui jadwal pembangunan Kekuatan Dasar yang Diperlukan (the minimum essential force), dengan mengedepankan keterpaduan tiga matra, yaitu darat, bahari dan udara.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini, saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan seribu perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah sanggup dipastikan, inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ini yaitu pidato yang ke-10, perasaan saya gotong royong sama dengan sewaktu pertama kali berdiri disini tahun 2005 : penuh semangat dan tekad, untuk berbuat yang terbaik dan menawarkan segalanya kepada bangsa dan negara.
Dalam 10 tahun terakhir, saya telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Terlepas dari banyak sekali cobaan, krisis dan tantangan yang saya alami, tidak pernah ada satu menitpun saya merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Dan tidak pernah satu menitpun saya merasa termakan untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden. Tanggung jawab saya pada balasannya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada dewan legislatif atau pemerintah atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah menawarkan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentu-nya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam kesempatan yang baik ini, ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini, dan juga kepada rakyat Indonesia.
Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun yaitu sistem – sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Demokrasi kita dilarang bergantung pada figur seseorang, namun harus bergantung pada lembaga, pada peraturan, pada aturan dan norma. Sejarah mengajarkan kita, selama sistem itu kuat, maka negara akan kuat, rakyat juga kuat. Tetapi, bila sistem itu lemah dan keropos, demokrasi kita akan kembali labil dan mengalami kemunduran.
Kedua, kita harus menjaga ke-Indonesia-an kita. Perjuangan kita di era ke-21 tidak lagi menjaga kemerdekaan, namun menjaga ke-Indonesia-an. Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamendal dan terbaik dari bangsa kita: Pancasila, ke-Bhinnekaan, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini ke-Indonesia-anlah yang harus kita pertahankan mati-matian. Karena itu pulalah, Pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air sebab sangat bertentangan – dan bahkan berbahaya – bagi jati diri kita. Para pemimpin di seluruh tanah air, saya minta untuk tegas mengambil perilaku mengenai tantangan ini. Ini yaitu ujian bagi kebangsaan kita, ke-Indonesia-an kita. Indonesia yaitu negara berketuhanan, bukan negara agama.
Ketiga, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah semoga jangan hingga demokrasi kita menjadi elitis. Reformasi dimulai sebagai gerakan akar rumput, sebagai lisan aspirasi rak-yat, yang kemudian dijelmakan dalam sistem politik yang kini kita anut. Alangkah malangnya kalau demokrasi tersebut balasannya kehilangan jiwa kerakyatannya, dan kemudian panggung politik hanya didominasi oleh segelintir elit yang berjiwa transaksional, apalagi bila dicampur dengan nasionalisme yang sempit. Kalau itu terjadi, maka malapetaka akan kembali menimpa Negara yang kita cintai ini. Kita harus terus menjaga semoga gravitasi demokrasi Indonesia terus berkisar pada rakyat.
Dan yang keempat, atau yang terakhir, mari kita jaga momentum bangsa yang positif dan prospektif ini, yang dengan susah payah kita peroleh. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia telah tam-pil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menja-njikan. Dunia melihat Indonesia bukan saja sebagai kawan, namun sering pula sebagai referensi yang positif. Terlepas dari segala permasalahan dalam negeri yang masih kita hadapi, kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam dan modernitas sanggup tumbuh bersama; kita bisa menunjuk-kan bahwa konflik sanggup diselesaikan secara hening dan demokratis; kita bisa bangun dari banyak sekali krisis yang beruntun menerpa kita; dan kita bisa memperlihatkan bahwa bangsa yang beragam ibarat kita juga sanggup menjadi bangsa yang rukun.
Ini bukan capaian pribadi saya, bukan pula capaian Pemerintah semata: ini yaitu prestasi sejarah bangsa Indonesia. Kita semua wajib menjaga momentum bangsa yang baik ini, dan bahkan meningkatkannya. Jangan lupa, dunia penuh dengan teladan bangsa yang sedang naik daun kemudian tersandung dan jatuh seketika. Jangan hingga hal itu terjadi pada bangsa kita.
Saudara-saudara,
Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presi-den Indonesia. Saya yaitu anak orang biasa, dan anak biasa dari Pacitan, yang kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia. Menjadi Presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta, yaitu suatu proses mencar ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya dalam 10 tahun, saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu. Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya insan biasa.
Di mimbar yang mulia ini, saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 – 2019, bila hal itu dikehendaki. Ini yaitu kewajiban moral saya sebagai mantan Presiden nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya.
Melalui mimbar ini pula, saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih yang nanti akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun depan, Presiden kita yang gres akan menawarkan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indo-nesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya, dan mendu-kung dia untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini.
Saya juga mempunyai mimpi dan impian yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur dimana para pemimpin Indonesia saling pundak membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan nrimo kepada mereka.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota dewan perwakilan rakyat RI dan DPD RI yang saya hormati.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Akhirnya, saya atas nama pribadi dan keluarga memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan partisipasi saudara-saudara, dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Secara khusus kepada saudara-saudara yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pegunungan, dan perbatasan negara, terima kasih atas pengabdian saudara-saudara yang melebihi panggilan tugas.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Mahakuasa SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menjadi bangsa yang besar, maju, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 15 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Sumber: presidenri.go.id
0 Comment
Posting Komentar