Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik

Undang - undang Pemilihan Umum dan Partai Politik

Tahun 2014

• 17-2014 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tahun 2012

• 08-2012 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH [Lampiran]

Tahun 2011

• 02-2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAITENTANG PARTAI POLITIK [Lampiran]
• 15-2011 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Tahun 2009

• 17-2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Thn.2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Thn.2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD.Dan DPRD Menjadi Undang-Undang
• 27-2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2008

• 02-2008 Partai Politik
• 10-2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• 42-2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2007

• 22-2007 Penyelenggara Pemilihan Umum 

Tahun 2006

• 10-2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 wacana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU 

Tahun 2003

• 12-2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• [Penjelasan]
• 22-2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• [Penjelasan]
• 23-2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wapres
• [Penjelasan]

Tahun 2002

• 31-2002 Partai Politik 

 Tahun 2000

• 04-2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 wacana Pemilihan Umum
• [Penjelasan]

Tahun 1999

• 02-1999 Partai Politik
• 03-1999 Pemilihan Umum
• 04-1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah